Harian Rakyat Merdeka
ILUSTRASI
| |
Mereka berasal dari Serikat Buruh Migrant Indonesia (SBMI), Forum Solidaritas Pekerja Indonesia di Luar Negeri (FSP ILN), dan Federasi Progresip. Dalam aksi ini, mereka membentangkan spanduk-spanduk bertuliskan ‘Cabut Status Pahlawan Devisa, Lindungi TKI Sebagai Warga Negara’ dan ‘Berikan Perlindungan Sejati Bagi Buruh Migran dan Keluarganya’.
Sementara, beberapa orang peserta aksi juga membawa poster bertuliskan ‘Berlakukan Kontrak Mandiri’, ‘Terapkan Konvensi PBB Tahun 1990’, ‘Cabut UU PPTKILN, Ganti Dengan UU Perlindungan Buruh Migran Indonesia’, ‘Stop Overcharging, Ciptakan Peraturan Biaya yang Adil dan Transparan’, serta ‘Training TKI Harus Diberikan Secara Gratis Oleh Pemerintah’.
Beberapa peserta aksi mengenakan kostum kardus yang memperlihatkan bahwa TKI sudah diperlakukan seperti barang ekspor. Di masing-masing kostum itu ditempelkan tulisan antara lain ‘Ekspor ke Arab Saudi; Dideportasi’, ‘Ekspor ke Singapura; Penahanan Dokumen’, ‘Ekspor ke Hong Kong; Gaji Rendah’, dan ‘Ekspor ke Taiwan; Jam Kerja Panjang’.
Selain itu, mereka juga membawa keranda mayat yang merupakan simbol matinya perlindungan pemerintah terhadap TKI. Beberapa perwakilan massa juga menggelar aksi teatrikal di tengah lingkaran yang dibuat oleh seluruh peserta aksi. Aksi teatrikal ini memperlihatkan TKI yang terpaksa bekerja ke luar negeri harus menerima kenyataan pahit dengan mendapat siksaan dan perlakuan kejam dari majikannya, bahkan sampai meninggal.
Dalam orasinya, Ketua Umum SBMI Nisma Abdullah mengatakan, Hari Buruh Migran Sedunia seharusnya membawa kebahagiaan bagi para TKI. Tapi, kenyataannya penderitaan buruh migran Indonesia tak kunjung berakhir. “Hari ini kami bawakan keranda kemari, ini cukup untuk Menakertrans dan Kepala BNP2TKI yang kerjanya nggak jelas, sementara banyak TKI yang mati di luar negeri,” teriaknya melalui pengeras suara.
Dia menceritakan 10 persen dari TKI yang dikirim ke luar negeri masih buta huruf, sehingga rentan untuk mengalami berbagai ketidakadilan. “Kami ini bekerja ke luar negeri karena terpaksa, ini akibat pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja untuk kita yang miskin dan berpendidikan rendah,” katanya.
Nisma juga menyebutkan pemerintah bersalah atas berbagai persoalan yang dialami TKI, padahal setiap tahunnya TKI menyumbangkan devisa sebanyak Rp130 triliun.
“Pemerintah harus bertanggung jawab. Jangan sampai TKI menjadi korban eksploitasi pemerintah demi mengambil keuntungan,” katanya.
Imam Syafi’i dari FSP ILN mengaku, penderitaan TKI sama dengan penderitaan Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang terkatung-katung di luar negeri.
“ABK Indonesia yang bekerja sebagai pelaut di Amerika Latin sudah setahun ditelantarkan di luar negeri, ketika mereka pulang ke Indonesia mereka tetap dibiarkan tidak menerima gaji, di mana perlindungan pemerintah?,” ujarnya.
Tidak ada komentar: