Jakarta, Sumbawanews.com.- Pernyataan Forum Bersama Peduli Sumartini (FBPS) yang ditujukan kepada Presiden SBY telah disampaikan melaui Satgas Perlindungan TKI di Kantor Menkopolhukam Jakarta, Senin (4/07/2011) oleh Kakak Ipar Sumartini Sdr Paratuddin didamping Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).
"Kami telah menyampaikan surat peryataan tersebut dan diterima oleh anggota Satgas Mahtuh Basyuni." jelas Ketua SBMI NTB Nisma Abdullah usai menemui Satgas.
Seperti di ketahui pada Rabu (29/6) lalu beberapa pejabat dan komponen sipil Sumbawa telah membuat pernyataan sikap yang ditujukan kepada Presiden SBY agar SBY meminta pengampunan bagi Sumartini kepada raja Saudi Arabia abdullah bin Abdul Azis terkait dengan rencana pemancungan KW asal Sumbawa bernama Sumartini Binti Manaungi Galisung (33 tahun ) Asal Desa Pungkit RT 01 Rw 02 Kecamatan Moyo Utara.
Sebelum kakak Pataruddin selaku kakak Ipar Sumartini ingin menyampaikan langsung surat tersebut ke Presiden SBY, namun karena belum ternjadwal maka surat tersebut disampaikan melalui satgas, "Karena kami tidak bisa berlama-lama di Jakarta maka kami putuskan surat yang dibawa oleh Ketua DPRD Sumbawa ini kami sampaikan melalui satgas/" ungkap Nisma.
Meskipun surat telah disampaikan ke Satgas Perlindungan TKI namun Nisma menyanyangkan sikap anggota Satgas Tatang Razak (Kepala Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri) yang apriori menerima kedatangan keluarga korban dan SBMI.
"Masalah advokasi Sumartini malah dibelokan kapada status kami apakah mewakili keluarga Sumartini atau tidak." jelas Nisma dengan kesal.
Satgas yang dibentuk oleh Presiden SBY untuk menuntaskan persoalan TKI diluar negeri ini terdiri dari 20 orang, diantaranya 1. Mahtuh Basyuni (mantan Menteri Agama) 2. Bambang Hendarso Danuri (mantan Kepala Polri) 3. Nazaruddin Umar (Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama) 4. Hendarman Supandji (mantan Jaksa Agung) 5. Alwi Shihab (mantan Menteri Luar Negeri) 6. Tatang Razak (Kepala Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri) 7. Ahmad Rifai (pejabat Kementerian Hukum dan HAM) 8. Kemala Chandra Kirana (mantan Ketua Komnas Perempuan) 9. Ramly Hutabarat (Kepala Badan Litbang HAM Kementerian Hukum dan HAM) 10. Abdul Latief (mantan Dubes RI di Qatar) 11. Lisna Yuliani (Plt Deputi Bidang Perlindungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 12. Humprey R Djemat (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia) 13. Yuli Mumpuni (mantan Dubes RI di Aljazair) 14. Siti Murtiyah Setyawati (akademisi Universitas Gadjah Mada) 15. Rahmad Ridho (akademisi UIN Jakarta) 16. Yunus Affan (pejabat Kementerian Hukum dan HAM) 17. Saiful Ridho (pejabat BNP2TKI) 18. Sadono (pejabat BNP2TKI) 19. Djamaluddin (pejabat BNP2TKI) 20. Ferry (pejabat BNP2TKI). (sn01)
Tidak ada komentar: